CIREBON, RAKCER.ID – Penamaan Gedung Negara eks Karesidenan Cirebon menjadi Bale Jaya Dewata menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk budayawan, sejarawan, dan Pemerintah Kota Cirebon.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Dr H Agus Mulyadi MSi, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penamaan tersebut.
“Ya, itu kan baru informal yang disampaikan pak Gubernur saat virtual. Sampai sekarang, kami secara resmi belum menerima surat atau keputusan apa pun,” ujar Agus saat ditemui di Balaikota Cirebon, Jumat (25/4).
Baca Juga:Pergantian Nama Gedung Negara Jadi Bale Jaya Dewata Picu Kontroversi, Begini Komentar Para Pemerhati CirebonPeringati Hari Otonomi Daerah ke-29, Pemkot Cirebon Tegaskan Komitmen Perkuat Demokrasi dan Pelayanan Publik
Gusmul, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa perubahan nama aset milik Pemprov Jabar tersebut tak hanya terjadi di Cirebon. Wilayah eks karesidenan lain seperti Bogor dan Priangan juga mengalami perubahan nama aset menjadi identitas budaya lokal, seperti Pakuan, Kahuripan, hingga Sri Baduga.
Sementara itu, nama Jaya Dewata yang diusulkan untuk Cirebon dinilai memiliki akar historis, karena merupakan nama lain dari Prabu Siliwangi, yang merupakan tokoh penting dalam sejarah tatar Sunda dan ayah dari Sunan Gunung Jati.
“Secara historis, memang ada keterkaitan dengan tokoh-tokoh besar, tapi tetap penetapan nama adalah kewenangan Gubernur. Hanya saja, seharusnya proses ini dibuka ruang dialog dengan masyarakat, terutama budayawan,” lanjutnya.
Gusmul menambahkan, Pemerintah Kota Cirebon membuka ruang diskusi dan siap memfasilitasi masukan dari masyarakat dan budayawan. Rencananya, sejumlah budayawan akan berkumpul pada Minggu mendatang untuk membahas nama tersebut.
Saat ditanya awak media soal keberadaan papan nama “Bale Jaya Dewata” di pagar depan gedung, Gusmul mengaku belum melihat langsung.
“Oh sudah? Saya malah belum lihat. Tapi kalau memang sudah terpampang, ya mungkin itu bagian dari proses awal. Kita tunggu saja hasil diskusi para budayawan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengaku belum mendapat informasi resmi mengenai perubahan nama tersebut.
Baca Juga:Kapolri Listyo Sigit Prabowo Resmikan Pondok Pesantren Al Inaaroh Al Hikam di BuntetDPUTR Kota Cirebon Lanjutkan Normalisasi Sungai, Kini Giliran Kali Sijarak 1 di Kelurahan Pekiringan
“Belum, saya baru dengar sekarang. Karena ini aset provinsi, tentu kewenangannya ada di Pemprov Jabar. Tapi kami akan cari informasi dan siap jika dibutuhkan dalam proses diskusi,” ujarnya.