RAKYATCIREBON.ID – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Drs Abraham Mohamad MSi turut mengkritisi proses mutasi-rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda). Terlebih, banyak penempatan yang tidak sesuai, sehingga terkesan dipaksakan.
Dia juga meminta agar manajemen di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon dievaluasi total. Selain itu, dalam mutasi-rotasi, menurutnya, kepala daerah tidak memiliki hak prerogatif sehingga tidak seenaknya saja.
“Perlu diingat, kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota tidak ada yang punya hak prerogatif, kecuali presiden. Hak kepala daerah itu hanya dua, yakni hak protokoler dan tentang pengaturan keuangan daerah,” kata Abraham, Minggu (9/1).
Baca Juga:Mesut Ozil Mau Diboyong Raffi Main di Rans CilegonKPU Kota Cirebon Mulai Simulasi Skema Jika Tambah Dapil
Mengenai video Asdullah yang beredar, Abraham pun menyalahkan Asdullah. Sebab, kata dia, yang bersangkutan bagian dari Baperjakat. Tidak seharusnya ada kepentingan dalam mutasi-rotasi pejabat. Sudah seharusnya, Baperjakat bersikap netral dalam menjalankan tugas.
“Kalau Asdullah sebagai Baperjakat, maka jangan ada kepentingan dong. Ini kok malah marah-marah karena dugaannya ada titipan yang tidak diakomodir. Berarti Asdullah punya kepentingan, tidak netral. Baperjakat jangan jadi calo dong!” tegasnya.
Ia juga mengkritisi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang berkomentar, marah-marah Asdullah tidak elegan. Menurutnya, Luthfi tidak seharusnya bersikap sok suci. Sebab, setiap kali mutasi, dirinya selalu ada kepentingan dengan menitip-nitipkan pejabat. “Luthfi jangan sok alim, enggak perlu elegan-elegan. Karena dia juga banyak sekali titipan-titipan saat mutasi,” katanya.
Ia pun menekankan, sudah seharusnya dalam pelaksanaan mutasi-rotasi jabatan, mengedepankan profesionalisme dan proporsional dalam menempatkan pejabat. Jangan ada transaksional dalam prosesnya, sehingga tidak mengabaikan aturan.
“Dari dulu setiap kali mutasi rotasi pejabat selalu kisruh, selalu ada kegaduhan. Karena dalam pelaksanaannya mengabaikan aturan. Jadi diduga ada transaksional di situ. Kalau pun komentar saya sekarang dianggap tidak nyaman oleh bupati, demi Allah saya siap distafahlikan lagi,” ucapnya.
Ia juga mengkritisi ucapan Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg yang selalu mengatakan, jabatan adalah kepercayaan, bukanlah hak.
“Kalau jabatan itu kepercayaan bukan hak, harusnya disertai dengan uji kompetensi. Sebab, dalam pelaksanaannya kacau. Buat apa ada ujikom kalau penempatannya tidak sesuai dengan bidang keilmuan mereka. Ujikom itu gagal, karena ada kepentingan di dalamnya,” tegas Abraham.