CIREBON, RAKCER.ID –Dalam sebuah konflik yang terus berkecamuk, pertempuran tidak hanya melibatkan dua pihak yang berhadapan, tetapi juga soal bagaimana cara mereka bertempur.
Hal ini tergambar jelas dalam situasi terkini di Papua, di mana Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuat permohonan yang mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan dalam konflik tersebut.
Pihak OPM, melalui juru bicara mereka, Sebby Sambom, mengekspresikan keprihatinan mendalam terhadap strategi yang diterapkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi militer terhadap mereka.
Baca Juga:Negara Arab Ini Berperan Aktif Cegah Serangan Iran ke IsraelGus Baha : Kiamat Masih Lama Jika Masih Ada 3 Hewan Ini Didunia
Menggunakan platform media sosial, Sebby membagikan rekaman video terbaru yang menyuarakan kekhawatiran akan penggunaan pesawat, helikopter, dan drone oleh TNI.
Ditambah dengan pemunculan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mehrtens, dalam video tersebut, menyampaikan pesan khusus. Philips, yang terlihat kelelahan dan berjenggot panjang, menggambarkan situasi mencekam yang dihadapi oleh masyarakat lokal akibat bom-bom yang dilepaskan dari udara oleh aparat TNI.
Kondisi ini memicu permintaan dari Philips kepada negara-negara asing untuk mengintervensi, dengan harapan agar Indonesia merevisi strategi mereka dan menghindari pertempuran udara di Papua.
Sebby Sambom, dalam penyampaian serupa, mendesak TNI untuk mengubah taktik mereka, menekankan bahwa penggunaan drone dan helikopter dalam serangan bertentangan dengan prinsip keseimbangan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai etika perang, terutama soal bagaimana kekuatan militer digunakan dalam konflik.
Sebby menyoroti bahwa serangan yang dilakukan, termasuk penggunaan bom dan mortir tanpa diskriminasi, tidak hanya membahayakan pasukan OPM tetapi juga warga sipil yang tak berdosa.
Kontras dengan narasi OPM, pihak TNI bersama dengan kepolisian terus mengejar anggota OPM yang bertanggung jawab atas pembunuhan seorang perwira TNI.
Baca Juga:Tim Kuasa Hukum 02 : MK Diperkirakan Menolak Gugatan Anies dan GanjarPT KCIC Bayar Hutang ke Cina Senilai 226M/Bulan,Diperkirakan 38 Tahun Balik Modal
Pertikaian ini, seperti dijelaskan oleh Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Nugraha Gumilar, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang parah, menyoroti kebutuhan mendesak akan penyelesaian yang adil dan etis atas konflik berlarut-larut ini.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dengan tegas menyatakan komitmennya untuk membasmi kehadiran OPM, menggambarkan mereka sebagai pembawa teror dan kekerasan.
Dia juga menyinggung soal perlunya penanganan konflik di Papua dengan cara yang berbeda, yang tidak hanya melibatkan operasi militer tetapi juga upaya merangkul masyarakat melalui bantuan dan pembangunan.