Jakarta, Rakcer.id — Dalam dinamika pilkada DKI Jakarta yang semakin hangat, muncul kabar mengejutkan dari Aboe Bakar Al Habsyi, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menawarkan Kaesang Pangarep, putra bungsunya, sebagai calon wakil gubernur.
Menurut Aboe, penawaran ini tidak eksklusif kepada satu partai dan telah disampaikan kepada beberapa partai politik.
Namun, pernyataan tersebut segera mendapat tanggapan dari Kaesang Pangarep, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca Juga:Kuburan Tentara Israel Mengepulkan Asap: Netijen Indo : Alhamdulillah Itu Azab Dari yang KuasaGaperlu Ribet Lagi, Proses Pembuatan Paspor Akan Semakin Mudah Tanpa Dokumen Fisik KTP dan KK
Kaesang membantah klaim Sekjen PKS tersebut, menegaskan bahwa tidak ada kebenaran di balik pernyataan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk kebohongan publik.
Menanggapi situasi yang berpotensi menciptakan fitnah, pengamat politik Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar menyarankan agar kedua belah pihak, baik PSI maupun PKS, membuktikan klaim mereka.
Ujang menekankan pentingnya bukti dalam mengklarifikasi isu, khususnya dalam ranah politik yang kerap kali dibanjiri dengan sentimen dan tuduhan.
Lebih lanjut, Ujang mengutarakan bahwa masa ini merupakan kesempatan bagi publik untuk memperhatikan perjalanan politik dengan lebih seksama, membedakan antara fakta dan fitnah. Dia juga mengingatkan pentingnya fokus pada ide dan gagasan daripada saling menyalahkan.
Dalam hal kewenangan, Kaesang menegaskan bahwa sebagai Ketua Umum PSI, ia memiliki hak penuh untuk menentukan kandidat yang akan diusung partainya dalam Pilkada DKI.
PSI, yang memiliki 8 kursi di DPRD Jakarta, diyakini memiliki posisi tawar yang kuat dalam lanskap politik Jakarta.
Kaesang berharap bahwa isu ini bisa menjadi pembelajaran untuk menjauhkan pesta demokrasi dari praktik penyebaran berita bohong yang hanya akan merugikan masyarakat.
Baca Juga:Manajemen TMII Optimis Bisa Mencapai 300 Ribu Pengunjung Saat Liburan SekolahRumah Pensiun Megah Jokowi di Colomadu Belum Memiliki Izin?
Kontroversi ini menyoroti dinamika politik Jakarta yang semakin dinamis menjelang pilkada, mempertegas pentingnya transparansi dan integritas di kalangan elit politik serta kecerdasan masyarakat dalam memilah informasi.