Komisi I DPRD Kota Cirebon Pertanyakan Penerapan Merit Sistem

DPRD kota Cirebon
Komisi I DPRD Kota Cirebon saat berkunjung ke BKPSDM mempertanyakan sistem manajemen talenta yang diterapkan untuk jenjang karir ASN. FOTO: ASEP SAEPUL MIELAH/ RAKCER.ID
0 Komentar

CIREBON – Komisi I DPRD menyoroti sistem jenjang karir para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, yang saat ini memerapkan sistem merit atau manajemen talenta.

Sorotan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno saat sidak dan berkunjung ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rabu (10/6).

Sebelum mendatangi BKPSDM, Agung mengungkapkan bahwa Komisi I sudah berkeliling ke beberapa perangkat daerah, dan seragam, disana Komisi I mendapatkan keluhan dari pada pegawai terkait dengan manajemen talenta yang saat ini diterapkan.

Baca Juga:Kota Cirebon Berhasil Kendalikan Inflasi, Kemendagri Beri PenghargaanPemkot Hadirkan Pangan Murah, Salurkan Paket Protein untuk Cegah Stunting

“Banyak yang mengeluh, pegawai ini merasa sudah bekerja maksimal, tapi kinerja mereka di sistem masih di box 5 kebawah,” ungkap Agung.

Keluhan sejumlah ASN tersebutlah yang dipertanyakan oleh Agung kepada BKPSDM, dimana Komisi I khawatir, jika justeru manajemen talenta ini tidak memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada seluruh ASN dalam hal perjalanan jenjang karir mereka.

“Beban kerja ASN berbeda, antara di Satpol PP, Damkar dengan dinas lainnya, mereka bisa sampai bertugas 24 jam. Jangan sampai ada gap didalam hal jenjang karir ASN ini,” kata Agung.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno mengakui bahwa sistem manajemen talenta yang saat ini diterapkan masih membutuhkan berbagai penyempurnaan.

Salah satunya, Budi menengarai bahwa kurangnya sosialiasi menjadi penghambat para ASN seperti kesulitan untuk mengikuti sistem merit ini.

“Manajemen talenta ini masih kurang sosialisasi, kami akui, karena selama ini masih lewat zoom. Tapi mulai minggu kemarin, kita turun langsung ke perangkat daerah untuk memberikan sosialisasi agar lebih maksimal,” ungkap Budi. Tak hanya turun untuk memaksimalkan sosialisasi, Budi juga mengkonsep, agar saat turun ke perangkat daerah nanti, BKPSD membuka semacam desk dan meja layanan, baik untuk konsultasi maupun untuk menghadirkan seluruh layanan yang disediakan oleh BKPSDM bagi para pegawai.

Tak hanya itu, ditambahkan Budi, pihaknya juga ingin merubah mindset, bahwa jenjang karir bagi ASN itu tidak hanya di struktural.

0 Komentar