RAKCER.ID – 6.634 unit Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) di Kabupaten Majalengka diperbaiki sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 kemarin.
6.634 unit rutilahu yang dibangun tersebut masuk dalam program kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya, baik yang bersumber dari APBD Pusat, Provinsi maupun APBD Kabupaten Majalengka.
Selain 6.634 unit rutilahu yang sudah diperbaiki hingga tahun 2022, rencananya 500 unit rutilahu di kabupaten Majalengka bakal diperbaiki tahun 2023 ini.
Baca JugaCirebon Viral di Twitter, Cuma karena Komentar Maneh ke Gubernur Ridwan KamilSudah Pinjam ke BJB, Walikota Azis Minta Utang ke Kontraktor Segera Diselesaikan
Hal itu terungkap saat sosialisasi penyaluran bantuan sosial perbaikan rutilahu tahun anggaran 2023 yang digelar di aula Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Majalengka.
Ratusan unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) di kabupaten Majalengka itu menjadi skala prioritas untuk diperbaiki menjadi layak huni.
Baca JugaWajib Hindari 5 Kebiasaan Malam Hari yang Bikin Wajah Kusam dan Susah GlowingRamadhan Seru di Rumah, Berikut 6 Rekomendasi Film untuk Ngabuburit yang Seru dan Asik
Kepala Dinas PKPP Kabupaten Majalengka, Hj Roppedah SPd MM mengungkapkan program rutilahu merupakan program strategis Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Majalengka berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Tahun 2022 Kabupaten Majalengka hanya mendapatkan 400 unit perbaikan rutilahu, tahun 2023 ini mendapatkan tambahan kuota menjadi 500 unit di 25 desa dari 15 kecamatan di Majalengka,” ungkap Roppedah.
Dalam pelaksanaannya nanti, kata Roppedah, disertakan juga dari aparat penegak hukum sebagai upaya melakukan pembinaan kepada pelaksana di lapangan.
Baca JugaPROMO KERETA API: Tiket Mudik Semua Kelas Hanya 100 Ribu, Ini Daftar Rangkaian KA dan RutenyaPekerja Migran Indonesia Datangi Polres, 3 Kasus Masih Mandek
Terutama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) serta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang merupakan gardan terdepan.
Penyaluran Dana Nontunai, Total bantuan Rp20 Juta
Adapun proses penyaluran dana melalui mekanisme nontunai. Mekanisme ini diterapkan sebagai upaya menghindari penyimpangan sekaligus meringankan beban pengurus dalam melakukan transaksi keuangan.
“Tentunya dalam pelaksanaan harus mengoptimalkan anggaran dan pemberdayaan potensi lainnya. Seperti memaksimalkan potensi SDA lokal seperti kayu, bata, pasir dan lainnya dan tenaga-tenaga tukang lokal,” ujar Roppedah.
Baca JugaSatlantas Polres Majalengka Gencar Sosialisasi Larangan Knalpot BisingKamu Depresi? 4 Kegiatan Mengatasi Depresi
“Untuk satu unit rutilahu sendiri mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta diantaranya Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta Hari Orang Kerja (HOK),” sambungnya.
Roppedah mengaku setiap tahunnya usulan perbaikan rutilahu di database mengalami kenaikan. Namun pihaknya memaklumi jika mekanisme itu bergantung kepada anggaran di Pemprov Jawa Barat maupun DKPP.
Sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Majalengka dalam waktu lima tahun, tahun 2023 salah satunya meningkatkan kualitas rutilahu sebanyak 7.500 unit dengan target per tahun 1.500 unit.
