CIREBON – Tiga perangkat daerah di Kota Cirebon bakal mengalami perubahan tipologi.
Hal ini sejalan dengan mulai dibahasnya Raperda Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Raperda Kota Cirebon Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, setelah disampaikan pada Paripurna DPRD, Senin (9/11).
Pembahasan ini diawali dengan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD, karena sebelumnya Raperda ini belum masuk agenda pembahasan untuk tahun 2026 ini.
Baca Juga:Dishub Tengok Sistem Retribusi Parkir di Kota SurabayaKeseriusan SPPG Jadi Sorotan DPRD, 48 Kepala SPPG Tandatangani Pakta Integritas di Griya Sawala
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cirebon, M Noupel mengungkapkan bahwa perubahan Propemperda kali ini menjadi yang kedua kalinya, karena sebelumnya juga ada beberapa Raperda yang diturunkan melalui proses perubahan Propemperda.
Sebelumnya, ada Raperda penyertaan modal untuk Perusahaan Air Minum Tirta Giri Nata (PAM-TGN), Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Kota Cirebon, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah untuk Perseroda BPR Bank Cirebon yang juga diturunkan dari Propemperda 2026.
“Di awal, Prolegda 2026 itu berisi delapan Raperda, dan di perubahan pertama, berkurang menjadi hanya enam Raperda,” ungkap Noupel.
Sebagai gantinya, saat itu Pemkot mengusulkan dua Raperda pengganti, yakni Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda nomor 5 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Perubahan Atas Perda nomor 13 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Namun dalam perjalanannya, lanjut Noupel, Raperda tentang Perubahan Atas Perda nomor 13 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, harus dilakukan pergantian judul dengan Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemkot Cirebon.
Diceritakan Noupel, awalnya, Propemperda 2026 mencantumkan delapan Raperda, terdiri dari dua inisiatif DPRD dan enam usul Pemkot.
“Jadi secara umum, awalnya di Propemperda 2026 itu ada 8 Raperda, tapi dilakukan perubahan pertama menjadi enam. Usul Pemkot dari enam, turun tiga dan naik usul baru dua Raperda, sedangkan dari kita di DPRD, kita batalkan satu Raperda,” jelas Noupel.
Baca Juga:Angkot di Jalan Karanggetas Mulai Dikanalisasi, Dishub Siagakan PetugasDPRD Keluarkan Rekomendasi Rombak Total Direksi hingga Bentuk Tim Akselerasi
Enam Raperda yang awalnya diusulkan Pemkot, tiga diantaranya adalah Raperda wajib mengenai anggaran, sehingga itu tetap dimasukkan.