Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir peredaran kosmetik ilegal yang membahayakan kesehatan.
Taruna Ikrar menegaskan, perlindungan konsumen adalah prioritas utama. “Kami tidak segan mengambil tindakan tegas demi keamanan masyarakat. Produsen harus patuh pada regulasi dan konsumen harus lebih cerdas dalam memilih produk,” ujarnya.
Kasus pencabutan izin 21 kosmetik ini membuktikan pentingnya transparansi dan kepatuhan produsen terhadap regulasi. Konsumen juga harus lebih kritis dalam memilih produk, demi menghindari risiko kesehatan yang tidak diinginkan.
Baca Juga:Ini Dia 7 Agenda Nasional Peringatan HUT RI ke-80 Tahun 2025, Ada Libur Tambahan!101 Ide Lomba 17 Agustus 2025 Paling Kreatif: Kocak, Kekinian, Bikin Ketawa RT Sebelah!
Dengan meningkatnya kesadaran dan kerja sama antara masyarakat, produsen, dan BPOM, diharapkan peredaran kosmetik ilegal bisa ditekan, sehingga produk yang beredar di pasaran benar-benar aman dan bermanfaat bagi pengguna.