CIREBON, RAKCER.ID – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan, di periode kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengajukan 9 Kabupaten/Kota dimekarkan. Menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (DOB). Itu dilakukan demi mewujudkan pemerataan pembangunan.
Karena saat ini, jumlah penduduk Jawa Barat sudah mencapai 49 juta jiwa lebih, mendekati 50 juta jiwa. Jumlah penduduk terbanyak se-pulau Jawa. Sementara, dari segi kewilayahan, Jabar merupakan provinsi yang jumlah Kabupaten/Kotanya paling sedikit di antara provinsi lainnya di pulau Jawa.
Hanya ada 27 Kabupaten/Kota se Jabar. Makanya, Kang Emil–sapaan Gubernur Jabar, menginginkan adanya penambahan jumlah Kabupaten/Kota. Melakukan ekspansi sudah tidak mungkin dilakukan. Cara paling efektifnya, dengan melakukan pemekaran daerah yang ada saat ini.
Baca Juga:TOK!!! KPU Tetapkan 679 DCS Bacaleg Kabupaten Cirebon, Partai Garuda Paling BuncitUndang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Disahkan, Mana UU Turunannya? Selly: Jangan Kelamaan!
“Di era kepemimpinan saya, sudah menyetujui 9 Kabupaten/Kota dimekarkan. Sudah diajukan. Tinggal menunggu dibukanya moratorium saja,” kata Kang Emil, di hadapan para jurnalis saat membuka kegiatan West Java Festival 2023, di Masjid Al Jabbar Jawa Barat, kemarin (19/8/2023).
Dari ke 9 Kabupaten/Kota yang masuk sebagai daerah persiapan otonomi baru, yaitu pertama Kabupaten Bogor Barat, kedua Kabupaten Bogor Timur, ketiga Kabupaten Sukabumi Utara. Keempat Kabupaten Garut Selatan, dan kelima Kabupaten Indramayu Barat.
Keenamnya ada Kabupaten Cianjur Selatan, ketujuh Kabupaten Tasikmalaya Selatan, kedelapan Kabupaten Garut Utara, kesembilan Kabupaten Subang Utara.
Selain itu, masih ada daerah lain di Jabar yang masih terus berjuang agar daerahnya bisa dilakukan pemekaran. Salah satunya Kabupaten Cirebon Timur. Hanya saja, prosesnya masih panjang. Masih harus terus berjuang. Agar Pemprov Jabar bisa segera menyetujuinya.
Pemekaran menjadi keniscayaan yang harus dilakukan. Karena kata Kang Emil, Jawa Barat itu, idealnya bisa memiliki 40 atau 42 Kabupaten/Kota. Artinya, masih harus memekarkan banyak wilayahnya.
“Itu demi memaksimalkan pelayanan administrasi warga agar bisa lebih dekat,” katanya sambil menambahkan harapannya agar moratorium itu bisa segera dibuka.
Sehingga pemerataan pembangunan bisa cepat dirasakan masyarakat. Mantan walikota Bandung itu membandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dari segi jumlah penduduk, relatif lebih sedikit.