Komisi III DPRD Minta DPUTR Kabupaten Cirebon Serius Tangani Banjir dan Jalan Rusak

KESAL. Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon meminta persoalan banjir dan jalan rusak harus ditangani serius oleh DPUTR. FOTO: ZEZEN ZAENUDIN ALI/RAKCER.ID
KESAL. Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon meminta persoalan banjir dan jalan rusak harus ditangani serius oleh DPUTR. FOTO: ZEZEN ZAENUDIN ALI/RAKCER.ID
0 Komentar

RAKCER.ID – Banjir dan jalan rusak di Kabupaten Cirebon, menjadi sorotan publik. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dipertanyakan masyarakat. Mengingat persoalannya terus berulang. Seolah tak pernah ada penanganan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST MM menegaskan, bahwa persoalan banjir dan infrastruktur jalan ini harus benar-benar dituntaskan. Jangan setengah-setengah. Artinya, butuh keseriusan dan bukan sekedar perencaan. Tapi perlu ada action.

“Soal anggaran kita pasti support, yang penting kebutuhan untuk masyarakat umum bisa terpenuhi. Jalan bagus, ekonomi lancar. Termasuk investasi. Artinya, dampak dari Infrastruktur yang bagus itu memberikan multi player efek,” kata Anton usai mimimpin rapat kerja bersama DPUTR terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2022 Bupati Cirebon , kemarin.

Baca Juga:Kasus Kekerasan di Kabupaten Cirebon Tinggi, Komisi IV DPRD Cecar DPPKBP3AKomisi II DPRD Soroti Kinerja BKAD Kabupaten Cirebon, Terutama Masalah Penggunaan Sistem Teknologi Informasi

Sementara itu, Wakil ketua Komisi III Yoga Setiawan SE menilai, capaian kinerja atau serapan anggaran di DPUTR cukup bagus. Diangka 96 persen. Namun, ada beberapa catatan dari DPRD untuk DPUTR.

“Untuk bidang bina marga, kami mendorong berkaitan dengan Instruksi Presiden (inpres) tentang Infrastruktur yang digaungkan disetiap daerah, sebesar Rp200 miliar untuk di tahun 2024,” kata Yoga.

Kemudian, kaitan dengan Sumber Daya Air (SDA) yakni masalah banjir yang menjadi catatan bersama dari sisi ke PU-an. Artinya, semuanya harus bisa mengedukasi masyarakat terkait sedimentasi sungai yang diakibatkan berbagai faktor.

“Kemudian, harus bisa merelokasi bangunan liar yang menghambat jalannya aliran air sungai,” ucapnya.

Selanjutnya berkaitan dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Bangunan Gedung (BG). Menurutnya, perlu ada penambahan SDM dibidang BG. Sebab, PAD yang didapat dari BG ini meningkat 360 persen dari sebelumnya.

“Artinya, ketika didukung dengan SDM yang memadai, dipastikan PAD dari retribusi bangunan gedung bisa maksimal. Mengingat, per hari saja bidang BG melayani puluhan pengurusan persetujuan bangunan gedung. Namun, sebelum mengeluarkan persetujuan bangunan gedung, perlu survey dilapangan dengan kondisi yang rill,” pungkasnya. (*) 

0 Komentar