RAKCER.ID – Setelah Februari sempat mengalami pengunduran, reses anggota DPRD Kota Cirebon untuk masa persidangan pertama tahun 2023, direncanakan kembali di pertengahan Maret. Namun lagi-lagi terancam gagal.
Pasalnya, sampai saat ini, SPM dari Sekretariat DPRD untuk pembiayaan reses DPRD tak kunjung direalisasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos menyampaikan, sudah ada dua keputusan pimpinan DPRD terkait dengan jadwal reses DPRD.
Baca Juga4 Mahasiswa Penulis Artikel Tercepat Academic Writing IAIN Cirebon Diganjar PenghargaanProduksi Kopi Asal Majalengka Meningkat, DKP3 Maksimalkan 1.200 Hektare Lahan
Pertama, hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk agenda di bulan Februari, yakni reses ada di dalamnya. Namun karena belum tersedia anggaran, maka jadwal pun direvisi.
Kedua, surat ketetapan hasil rapat Bamus untuk agenda bulan Maret, reses DPRD diagendakan pertengahan Maret. Mulai tanggal 16 Maret 2023, dengan catatan Pemkot Cirebon berkomitmen untuk memenuhi penyediaan anggaran.
Baca JugaPansus Tunda Bayar Tidak Menyelesaikan Utang Pemkab Kuningan, Pengamat Usul DPRD Relakan Anggaran PokirRamai-ramai Aktivasi IKD, Kini Identitas Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon Sudah Digital
Namun sampai tanggal yang ditetapkan, belum ada informasi anggaran reses sudah tersedia dari pemkot. Sehingga, kondisi tersebut membuat para anggota DPRD galau.
“DPRD sudah sampaikan, ada dua keputusan pimpinan yang sudah dikeluarkan terkait jadwal reses. Hasil Bamus Februari dan Maret. Februari anggaran kurang, jadi direvisi untuk Maret. Kita tagih komitmen Maret untuk direalisasikan, dan sampai hari ini belum ada kabar,” ungkapnya.
Reses, kata Andru, sesuai keputusan rapat Bamus, sudah ada jadwalnya, Bahkan keharusannya diatur oleh Undang-undang. Maka dari itu, ia pun meminta agar realisasi anggaran untuk reses DPRD bisa segera dilakukan.
Baca JugaLili Eliyah Belanja Masalah, Warga Ciledug Kulon Minta Bangun Kantor Desa dan Gerobak SampahUji Laboratorium Tanah Sawah, BPP Kertajati: PH Asam dan Kandungan Organik Rendah
“Reses sudah ada jadwalnya dan diatur Undang-undang. Jadi mohon untuk segera ditindaklanjuti,” lanjut dia.
Kondisi ini, setidaknya membuat para anggota DPRD kebingungan. Karena di satu sisi reses harus dilakukan sesuai jadwal, di sisi lain, anggaran reses belum tersedia.
Bahkan, Kamis 16 Maret 2023, karena sesuai jadwal hasil rapat Bamus belum direvisi, dikatakan Andru, pimpinan sudah mendapatkan laporan bahwa sudah ada anggota yang menggelar reses, meskipun belum ada anggaran.
Baca JugaRaperda Pajak dan Retribusi Daerah Harus Jadi SolusiDPRD Kabupaten Majalengka Persoalkan Penuntasan PPPK (Lagi), Asep: Tidak Mau Kembali Disebut Gagal Paham
“Hari ini, karena jadwal tidak ada perubahan, sudah ada dewan yang reses. Walaupun pakai dana sendiri dulu. Artinya dewan serius menyerap aspirasi masyarakat di bawah,” kata Andru.
